KASUS PENELITIN PRODUK MAKANAN DAN SUSU FORMULA BAYI YANG TERCEMAR BAKTERI SAKAZAKII OLEH INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A.   Kasus Posisi

Tahun 2003 Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk tim penelitian yang terdiri dari para dosen dan staf pengajar untuk melakukan penelitian terhadap produk makanan dan susu formula bagi bayi. Adapun inisiatif penelitian ini berawal dari informasi badan pangan dunia yang menyatakan bahwa banyak produk makanan dan susu formula bagi bayi yang tercemar bakteri sakazakii (Enterobacter sakazakii), untuk itu maka setiap negara perlu malakukan penelitian terhadap produk makanan dan susu formula bayi guna mengantisipas efek yang lebih buruk. Atas dasar anjuran badan pangan dunia itu Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) berinisiatif melakukan penelitian terhadap produk makanan bayi dan susu formula untuk mencari produk-produk yang tercemar oleh bakteri sakazakii, adapun penelitian ini diberi judil “Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus akibat Infeksi Enterobacter sakazakii yang diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Forrmula”.

Tim Penelitian berjumlah 4 orang yang terdiri dari Dr Sri Estuningsih, Dr Hernomoadi Huminto MVS, Dr  I Wayan T Wibawan, dan Dr Rochman Naim. Adapun penelitian untuk mencari kontaminasi bakteri sakazakii dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni dimulai pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 terhadap 74 sampel yang terdiri dari 15 sampel dari makanan bayi dan 22 sampel dari susu formula bagi bayi yang berasal dari produk lokal.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 22,73 persen susu formula (dari 22 sampel), dan 40 persen makanan bayi (dari 15 sampel) yang dipasarkan pada bulan April-Juni 2006 telah terkontaminasi Enterobacter sakazakii. Hasil penelitian ini kemudian di publikasikan oleh pihak Institut Pertanian Bogor  melalui website pada tanggal 17 Februari 2008.  Publikasi oleh pihak Institut Pertanian Bogor dilakukan dengan tidak menyebutkan produk-produk makanan dan susu formula yang menjadi sampel penelitianya. Akibatnya masyarakat tidak dapat mengetahui produk makanan bayi dan susu formula yang tercemar oleh Bakteri sakazakii (Enterobacter sakazakii). Dengan tidak di publikasikanya sampel penelitian banyak masyarakat merasa kwatir karena adanya ketidakpastian atas keamanan dan kesehatan dari produk makanan bayi dan susu formula.

Atas dasar publikasi yang menimbulkan kekawatiran ini, David M.L Tobing meminta kepada Institut Pertanian Bogor selaku pihak yang meneliti untuk mempublikasikan produk makanan bayi dan susu formula yang tercemar kepada masyarakat.adapun pihak institut pertanian bogor menolak permintaan David M.L Tobing untuk mempublikasikan produk-produk yang tercemar bakteri sakazakii (Enterobacter sakazakii).

Dengan maraknya pemberitaan baik dari media masa maupun elektronik mengenai kandungan bakteri sakazaki pada produk makanan bayi dan susu formula sebagaimana diperoleh hasil penelitian institut pertanian Bogor ini, maka semakin banyak masyarakat yang menuntut pihak Intitut Pertanian Bogor untuk mempublikasikan produk makanan dan susu formula yang tercemar oleh bakteri sakazakii. Meskipun demikian pihak institut pertanian bogor tetap bersikeras tidak akan mempublikasikan produk makanan bayi dan susu formula yang tercemar bakteri sakazaki.

Pihak Institut Pertanian Bogor berpendapat bahwa produk makanan bayi dan susu formula yang menjadi sampel penelitianya tidaklah mencerminkan keseluruhan produk makanan bayi dan susu formula yang beredar di indonesia, sehingga akan menjadi permasalahan yang besar apabila dilakukan publikasi atas produk makanan bayi dan susu formula yang tercemar itu, karena sangat memungkinkan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantaran produsen makanan bayi dan susu formula.

B.   Permasalahan Hukum

  1. Apakah Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga peneliti Wajib mempublikasikan hasil penelitianya yang dilakukan secara mandiri?
  2. Apakah David M.L Tobing dapat memaksa Pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) Untuk Mempublikasikan hasil penelitianya?

BABA II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

A.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

  1. Pasal 20 ayat (2)

“Bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”

Pasal ini pada hakikatnya memberikan tiga tugas pokok perguruan tinggi yang kemudian lebih dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi, yakni meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. dimana ketiga tugas pokok ini merupakan satu kesatuan yang harus di emban oleh setiap perguruan tinggi.

2.  Pasal 24 ayat (1)

“Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan  kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan”

Pasal ini merupakan dasar yang mengharuskan perguruan tinggi didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiahnya termasuk salah satunya adalah penelitian diselenggarakan berdasarkan prinsip kebebasan akademik  dan  kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Ketiga prinsip ini merupakan dasar yang memberikan anggota sivitas akademika perguruan tinggi termasuk institut pertanian bogor (IPB) untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

3.  Pasal 24 ayat (2)

perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”

Pasal ini mengatur mengenai kedudukan perguruan tinggi sebagai lembaga mandiri dan otonom, sehingga pasal ini memeberikan hak kepada perguruan tinggi untuk mempublikasikan hasil penelitianya atau tidk dan ia tidak dapat di paksa oleh pihak eksternal perguruan tinggi untuk mempublikasikan penelitianya.

B.   Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
       Riset, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
       Teknologi

1.  Pasal 7 ayat (1)

“Peguruan tinggi merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan; dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pasal ini menjadi dasar pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban kepada perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian yang wajib melakukan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

2.  pasal 13 ayat (2)

“Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”

Pasal ini mewajibkan lembaga penelitian, termasuk dalam hal ini perguruan tinggi sebagai unsur kelembagaan sistem nasional penelitian. Dengan demikian pasal ini relevan dengan permintaan Danid M.L. Tobing agar IPB mempublikasikan hasil penelitianya.

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A.   Prinsip Otonomi Keilmuan

Prinsip otonomi keilmuan merupakan prinsip yang mendasari adanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dimana dengan adanya kebebasan ini anggota sivitas akademika perguruan tinggi dapat  melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri, sehingga baik dosen maupun sivitas akademika lainya dapat menyampaikan pikiran dan pendapat mereka secara bebas di perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Prinsip dalam sejarahnya lahir sebagai akibat doktrin-doktrin greja pada abad pertengahan telah mengekang dan memaksa setiap manusia untuk menerima pemikiran-pemikiran greja. Akibatnya kalangan terdidik pada waktu itu tidak berani mengungkapkan pendapat dan pikiranya yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran dari greja meskipun menurut logika dan pengalaman pemikiran greja itu tidak benar.

Tekanan dan paksaan ini terlihat dengan jelas ketika pada abad pertengahan greja berpandangan bahwa bumi di kitari oleh matahari, namin ilmuan sekaligus astronom bernama Nicholaus Copemicus melalui observasi empirik dan perhitungan matematik yang cermat berkesimpulan bahwa mataharilah merupakan pusat yang dikitari oleh benda-benda angkasa lainnya. namun Karena gereja berpegang pada geosentrisme sebagai ajaran resmi, maka pemikiran Nicholaus Copemicus dianggap merupakan penyimpangan dan penganutnya bisa dikenai hukuman ekskomunikasi. Tidak adanya kebebasan dalam menyampaikan pikiran itulah yang mengekang kalangan ilmuan sehingga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itu, dengan semakin berkembangnya pusat-pusat belajar maka semakin besar pula tuntutan untuk adanya kebebasan mengenluarkan pendapat dan pikiran. Kebebasan inilah yang kemudian melahirkan adanya otonomi keilmuan di pusat-pusat belajar seperti perguruan tinggi.

B.   Prinsip Penelitian Berdasarkan Kode Etik

akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban dan dalam hal ini jelas bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Karena pada setiap tindakan yang dilakukan dalam kebebasan selalu melekat dimensi etik. Demikianlah dengan demikian kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang bermitra denngan etik karena serentak disertai oleh kesadaran bertanggungjawab oleh pelakunya. Oleh karena itu pihak kampus dalam melakukan suatu penelitian selain berdasarkan kebebasan ia juga harus mendasarkan tindakanya kepada etika akdemik[1], yakni etika penelitian.

hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang sistem nasional penelitian, penegmbangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dalam pasal 12 ayat (2)  untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme, organisasi prafesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik prafesi. Adapun perguruan tinggi merupakan salah satu dari unsur kelembagaan dalam sistem nasional penelitian, penegmbangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu dalam melakukan penelitian perguruan tinggi juga harus berdasarkan pada kode etik penelitian yang dibuat diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan[2].

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A.  Kewajiban Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga peneliti
     untuk mempublikasikan atas hasil penelitianya yang berjidul
     “Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus akibat
     Infeksi Enterobacter sakazakii yang diisolasi dari Makanan Bayi
     dan Susu Forrmula”

Untuk mengetahui wajib atau tidak IPB mempublikasikan hasil penelitianya itu, maka perlu dipahami beberapa ketentuan baik yang mengatur mengenai IPB sebagai institusi pendidikan tinggi, maupun ketentuan yang mengatur mengenai IPB sebagai lembaga penelitian. Adapaun ketentuan mengenai IPB sebagai institusi pendidikan tinggi bisa kita lihat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sedangkan ketentuan yang mengatur IPB sebagai lembaga penelitian bisa kita lihat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional riset, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 20 ayat (2) perguruan tinggi memiliki tugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengapdian kepada masyarakat. dengan demikian perguruan tinggi memiliki tugas untuk melakukan penelitian, namun pasal ini tidak memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajibanya perguruan tinggi atas hasil penelitianya. Untuk melihat hak dan kewajiban perguruan tinggi atas hasil penelitianya ini bisa kita interpretasikan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2), dimana menurut pasal ini perguruan tinggi didalam melaksanakan tugasnya (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) harus berdasarkan prinsip otonomi keilmuan, yakni kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. prinsip ini merupakan dasar yang memberikan anggota sivitas akademika perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. Dengan demikian baik dosen maupun sivitas akademika lainya dapat menyampaikan pikiran dan pendapat mereka secara bebas di perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Kebebasan akademik berlaku bagi setiap anggota civitas academika untuk melakukan studi, penelitian serta pembelajaran ilmu kepada dan antara sesama warga civitas academika. Oleh karena itu, dalam hal perguruan tinggi melakukan suatu kegiatan ilmiah berupa penelitian, maka itu merupakn hak daripada perguruan tinggi yang bersangkuatan termasuk dalam hal ini ialah hasil dari penelitian tersebut juga merupakan kewenangan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mempublikasikanya. Atas dasar prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pihak eksternal kampus pada dasarnya tidak dapat memaksa perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mempublikasikan hasil penelitianya.  Selain itu, sesuai dengan pasal 24 ayat (2) undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga yang mandiri san otonom. Oleh karena itu guna menegakan kemandirian dan prinsip otonom itu. Tidak ada sebab yang layak, yang membenarkan pihak eksternal memaksa perguruan tinggi untuk mempublikasikan hasil penelitianya.

Meskipun demikian, dalam melakukan penelitian perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam kaitanya dengan pengabdian kepada masyarakat. dimana penelitian harus mampu dan dapat mempercepat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu pada prinsipnya bahwa suatu penelitian pada akhirnya harus dapat memberikan manfaat baik bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana menjadi tujuan negara. Guna memberikan manfaat yang atas hasil penelitianya itu, maka seyogyanaya setiap penelitian itu dapat di informasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 13 ayat (2) undang-undang sistem nasional riset, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana pasal ini memberi kewajiban kepada lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi untuk mempublikasikan hasil penelitianya.

Meskipun demikian, bahwa dalam melakukan penelitian perguruan tinggi harus berdasarkan kode etik penelitian, sebab kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Karena pada setiap tindakan yang dilakukan dalam kebebasan selalu melekat dimensi etik. Oleh karena itu pihak kampus dalam melakukan suatu penelitian selain berdasarkan kebebasan ia juga harus mendasarkan tindakanya kepada etika akdemik[3], hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang sistem nasional penelitian, penegmbangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dalam pasal 12 ayat (2)  untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme, organisasi prafesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik prafesi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor, sebagaimana dinyatakan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor yakni Herry Suhardiyanto bahwa penelitian hanya dilakukan guna mencari bakteri kemudian dibiakkan, penelitian mana dilakukan atas rekomendasi FAO (Badan Pangan Dunia) yang minta negara-negara melakukan penelitian tentang Enterobacter Sakazakii yang belum banyak diketahui[4].  menurut  etika penelitian yang berlaku dimana dosen memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan maka IPB berhak tidak mengungkapkan sampel penelitiannya, karena sifat penelitiannya menurut etika penelitian memang tidak diperkenankan menyebut merek dagang.

B Hak David M.L Tobing untuk meminta Institut Pertanian Bogor
(IPB) Untuk Mempublikasikan hasil penelitianya
.

Dalam kaitanya dengan hak David M.L Tobing untuk meminta Institut Pertanian Bogor (IPB) Untuk Mempublikasikan hasil penelitianya, terdapat beberapa peraturan mengenai hal ini, yakni undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional riset, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan undang-undang nomor Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut pasal 13 ayat (2) undang-undang sistem nasional riset, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa dalam melakukan pemelitian perguruan tinggi wajib mengusahakan penyebaran informasi mengeni hasil penelitianya. Dengan demikian masyarakat termasuk David M.L Tobing dapat meminta pihak IPB untuk mempublikasikan hasil penelitianya.

Selain itu menurut pasal 4 ayat (1) undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, dan badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Dedngan demikian atas dasar pasal ini David M.L Tobing selaku masyarakat indonesia juga berhak meminta kepada IPB untuk mempublikasikan hasil penelitianya

Meskipun terdapat beberapa peraturan yang memberikan hak kepada David M.L Tobing untuk meminta informasi yang terkait dengan hasil penelitian pergruan tinggi. Namun terdapat juga beberapa pengaturan yang memberikan hak kepada IPB untuk tidak mempublikasikan hasil penelitianya, beberapa peraturan dimaksud seperti pasal 24 ayat (1) dan (2) undang-undang sistem pendidikan nasional yang mnjamin kekbebasan dan dan otonomi serta kemandirian institusi perguruan tinggi, mapun berdasarkan kode etik penelitian, sebagaimana mendapat dasar hukumnya dalam pasal 12 ayat (2) undang-undang sistem nasional penelitian, penegmbangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berjudul “Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus akibat Infeksi Enterobacter sakazakii yang diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Forrmula”. Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan secara mandiri dan otonom dari pihak kampus maka sebenarnya tidak ada alasan yang layak bagi pihak kampus untuk menuruti tuntutan pihak eksternal supaya hasil penelitian itu di publikasikan, termasuk permintaan dari Davil M.L. Tobing. Dengan demikian ia tidak dapat memaksa pihak IPB untuk mempublikasikan hasil penelitianya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.   Kesimpulan

  1. dengan berpegang kepada prinsip kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dan kode etik penelitian maupun undang-undang keterbukan informasi publik, undang-undang sistem pendidikan nasional, dan undang-undang sistem nasional penelitian, penegmbangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa perguruan tinggi tidak serta merta harus mempublikasikan hasil dari peneliatan yang dilakukanya. Dengan demikian Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku lembaga penelitian tidak harus mempublikasikan hasil penelitianya yang berjudul “Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus akibat Infeksi Enterobacter sakazakii yang diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Forrmula”.
  2. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tugas pokoknya yang disebut dengan istilah tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Dalam kaitanya dengan ketiga prinsip ini hasil dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara mandiri merupakan wewenang perguruan tinggi untuk mempublikasikanya, adapun pihak eksternal kampus tidak dapat memaksa atau menekan perguruan tinggi untuk mempublikasikan hasil daripada penelitianya.  Dengan demikian David M.L. Tobing selaku pihak eksternal kampus tidak dapat memaksa Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mempublikasikan hasil penelitianya yang berjudul “Potensi Kejadian Meningitis pada Mencit Neonatus akibat Infeksi Enterobacter sakazakii yang diisolasi dari Makanan Bayi dan Susu Forrmula”.

B.    Saran

  1. Bahwa guna meningkatkan manfaat dan memberdayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi hendaknya sedapat mungkin dipublikasikan baik kepada kalangan akademisi maupun masyarakat umum, sehingga antara penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat dijalankan dengan baik.
  2. Pihak eksternal kampus hendaknya tidak memaksa dan menuntut perguruan tinggi untuk mempublikasikanyakarena memang hal itu merupakan wewenang kampus untuk mempublikasikanya, berdasarkan asas  kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, mapun otonomi keilmuan.

 


[1] Prof. Dr. Fuad Hassan, www.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf, diakses pada 5 April 2011

[2] Wewenang senat ini sebagaimana diatur dalam pasal 20 peratiran pemerintah nomor tahun 1999 tentang perguruan tinggi, yakni Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan, adapun  Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

[3] Prof. Dr. Fuad Hassan, www.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf, diakses pada 5 April 2011

[4] Penelitian itu disebutnya dilakukan di laboratorium Dairy Science di Universitas of Glessen, Jerman karena laboratorium di Indonesia belum memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut.

IPB minta kompromi terkait susu formula, http://www.antaranews.com/berita/247315/ipb-minta-kompromi-terkait-susu-formula, diakses pada 5 April 2011