UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERTENTU DIWILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA MELALUI OPTIMALISASI PERAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Masalah

Negara Kesaruaan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan[1] yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara[2].  Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the law of the sea) 1982 indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan[3]. Adapun total luas wilayah indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[4], dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia[5].

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat di daerah pesisir, selain itu bagi negara kepulauan seperti indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Meskipun demikian, wilayah perairan indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar seperti illegal fishing, illegal logging, pembajakan, maupun illegal migration.  Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka penjagaan dan pengamanan menjadi syarat mutlak guna menegakan kedaulatan dan yurisdiksi negara diwilayah perairan laut  serta mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam rangka wemujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban Dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan. Misalnya penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan[6].

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan diwilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut[7], hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum diwilayah laut.

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni

  1. Kepolisian Negara Republik indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.
  2. TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tabun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh  Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya
  3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi. Seperti kasus tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang dinakhodai oleh Mr. Chat berkewarganegaraan Thailand diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan selat malaka, dimana Penyidikan atas kasus ini sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian Perairan (Polair) Polda Sumatra Utara, kemudian setelah diketahui bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 43 tahun 2009, TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang lebih berhak atas kasus tersebut, maka selanjutnya kasus ini diserahkan kepada Penyidik TNI Angkatan Laut untuk di proses lebih lanjut[8].

Dalam contoh kasus diatas terlihat adanya kesan bahwa pihak kepolisian terlalu memaksakan agar perkara tersebut disidik oleh Penyidik kepolisian tanpa melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainya yang juga berwenang atas perkara itu, hal ini mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal serta lebih menonjolkan kepentingan sektoral. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan kewenanganya tanpa memunculkan egosektoral.

Sehingga dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang penanganan perkara tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan peranan TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum dalam menangani perkara yang terjadi di wilayah perairan laut sebagai objek penelitian dalam kajian ilmiah penulis. Adapun penelitian menganai penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa makalah yang diberi judul “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan Laut Indonesia Melalui Optimalisasi Peran TNI Angkatan Laut Dalam Bidang Penegakan Hukum”.

B.     Identifikasi Masalah

Titik tolak permasalahan yang menjadi  acuan dalam penelitian ini meliputi dua hal, yakni

  1. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia?
  2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut dalam pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia?
  3. Bagaimana cara mengoptimalkan Peran TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum guna melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia?

C.     Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam upaya meningkatkan efektifitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesiai yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.  Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:

  1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia.
  2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi TNI Angkatan Laut dalam pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia.
  3. Merekomendasikan bagaimana seharusnya cara mengoptimalkan Peran TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum guna melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia.

D.     Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan makalah yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi dua, yaitu :

  1. Manfaat Secara Teorotis
    1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang akademis, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.
    2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan penegakn hukum diwilayah perairan laut indonesia.
  2. Manfaat Secara PraktisPenelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait, khususnya lembaga Kepolisian, TNI Angkatan laut, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia. Serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait penegakan kedaulatan dan penegakan hukum diwilayah perairan laut indonesia.

 

BAB II

TINDAK PIDANA TERTENTU DIWILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA

A.     Wilayah Perairan Laut Indonesia

Wilayah perairan laut indonesia meupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia secara keseluruhan. Menurut undang-undanga No. 43 tahun 2008 Tantang Wilayah negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya[9]. Adapun wilayah perairan indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial[10]. Selain itu indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi diwilayah perairan laut di luar laut teritorial  yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana atas wilayah yurisdiksi ini indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Berdasarkan konvensi internasional, yakni  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the law of the sea) 1982, wilayah perairan laut suatu negara harus tunduk dan berdasarkan konvensi ini, dimana konvensi PBB Tentang hukum laut tahun 1982 ini telah diratifikasi oleh indonesia dengan undang-undang No. 17 Tahun 1985. Selanjutnya pada Tahun 1996 Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, dimana pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perairan Indonesia menegaskan bahwa wilayah perairan meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dengan demikian secara yuridis Formal menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982, Undang-undang No. 43 Tahun 2008, dan Undang-undang No. 6 Tahun 1996 wilayah perairan laut Indonesia meliputi laut Teritorial dimana Indonesia memiliki kedaulatan penuh, dan Wilayah Yurisdiksi yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, diaman pada wilayah yurisdiksi ini indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainya.

     1.    Laut Terirorial dan Perairan Kepulauan

Laut Terirorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sedangkan Perairan Kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dimana bedasarkan Konvensi internasional dan Undang-undang Tentang Wilayah Negara, negara Pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial dan perairan kepulauan.  Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the law of the sea) 1982 bahwa negara kepulauan memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan.

Meskipun demikian, negara pantai harus memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang hendak berlayar melalui laut teritorial dan Perairan kepulauan[11]. Adapun yang dimaksud dengan lintas yaitu navigasi[12] melalui laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan

  1. melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pela-buhan di luar perairan pedalaman.
  2. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut

     2.     Zona Tambahan

Pengaturan tentang Landas Kontinen secara internasional terdapat dalam UNCLOS 1982, yakni pada Section IV, article 33. Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal tempat dimana lebar laut teritorial diukur. Dimana negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peranturan-perundang-undangan nasionalnya dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter.

     3.     Landas Kontinen

Pengaturan tentang Landas Kontinen secara internasional terdapat dalam UNCLOS 1982, yakni pada Part IV, article 76 sampai article 85. Landas Kontinen adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawaa permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. Sampai saat ini pengaturan mengenai landas kontinen masih didasarkan pada undang-undang No. 1 tahun 1973, dimana pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa penguasaan penuh dan hak eksklusif atas sumber daya alam dilandas kontinen ada pada negara. Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di landas kontinen hahus mengindahkan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, perhubungan, telekomonikasi, transmisi listrik dibawah laut, perikanan maupun riset-riset ilmiah[13].

      4.     Zona Ekonomi Eksklusif

Secara internasional wilayah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali diperkenalkan oleh United Nation Convention on the law of the sea (UNCLOS) 1982, yakni pada Part V, article 55 sampai article 75. Sebelum konvensi hukum laut 1982 diratifikasi dengan undang-undang No. 17 tahun 1985, indonesia telah mengundangkan undang-undang No. 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dimana tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi juridis perluasan  wilayah laut, utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya[14].

Menurut undang-undang N0. 5 Tahun 1983, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut laut teritorial Indonesia. Dimana apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan[15].

Konvensi Hukum laut 1982 dan undang-undang No. 5 tahun 1983 menetapkan, bahwa negara pantai mempunyai hak-hak tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, yakni

  1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin
  2. Yurisdiksi untuk melakukan

a. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi
dan bangunan-bangunan lainnya
b. penelitian ilmiah mengenai kelautan
c. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut

meskipun demikian, indonesia sebagai negara pantai harus menjamin kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional secara damai serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

B.     Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan Laut

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut simons, tindak pidana (Strafbaar Feit) ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[16]

Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa tindak pidana ialah suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana[17]. Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu segala perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukan diwilayah perairan laut Indonesia yang dengan tegas dinyatakan sebagai keharusan atau larangan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya adalah merupakan suatu tindak pidana.

Hukum pidana dalam ilmu hukum dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pembagian ini sebagaimna ditegaskan dalam pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Pasal 103 KUHP ini secara tersirat menyatakan bahwa segala ketentuan didalam KUHP merupakan ketentuan umum, sedangkan undang-undang diluar KUHP merupakan ketentuan khusus. oleh karena itu tindak pidana juga dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum didalam KUHP beserta perundang-undangan yang mengubah atau menambah KUHP itu, seperti Undang-undang No. Tahun 1946 dan Undang-undang No. 73 Tahun 1948. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, beserta semua peraturan perundang-undangan pelengkapnya baik peraturan perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi bersanksi pidana[18].

     1.     Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Secara teoritis, tindak pidana di bidang  perikanan dibedakan kedalam tiga macam, yakni Illegal fishing, Unregulated Fishing, dan Unreported Fishing.

a)  Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal diwilayah perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak memiliki ijin dari negara pantai. Menurut organisasi regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yakni International Plan of Action (IPOA), yang dimaksud dengan illegal fishing adalah kegiatan menangkap ikan yang[19] :

1)  Dilakukan oleh orang atau kapal  asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa ijin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2)  Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional
3)  Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi  tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku

b)  Unreported Fishing atau kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang :

1)  Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
2)  Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Aji Sularso, Unreported Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya[20].

c) Unregulated Fishing atau Kegiatan perikanan yang tidak diatur adalah kegiatan penangkapan ikan yang :

1) Dilakukan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional
2) Dilakukan pada suatu area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak  menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di indonesia terdapat didalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan undang-undang No. 45 tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis  tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dibidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan.

Adapun yang termasuk kedalam kualifikasi Tindak pidana kejahatan dibidang perikanan adalah tindak pidana yang diatur didalam pasal  84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 Undang-undang Perikanan. Sedangkan yang termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-undang Perikanan.

     2.     Tindak Pidana di Bidang Pelayaran

Secara yuridis, sebelum di undangkanya Undang-undang Pelayaran No. 21 tahun 1992 yang sekarang telah diganti dengan. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana dibidang pelayaran diatur secara eksklusif didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni  dalam Buku Kedua, Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran, pasal 438 sampai dengan pasal 479. Dimana pengaturan tindak pidana di Bidang Pelayaran didalam KUHP terkualifikasi kedalam 8 macam, beberapa diantaranya adalah Pembajakan, Keterangan palsu isi surat ijin berlayar, Pelanggaran Perjanjian, Penyerangan nahkoda.

Setelah di undangkanya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pengaturan mengenai Tindak Pidana di bidang Pelayaran  terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336, dimana  cakupan pengaturanya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan, dan pengangkutan.  Meskipun demikian, tindak pidana di bidang pelayaran menurut undang-undang pelayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 333 undang-undang pelayaran, bahwa

“Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja  maupun hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Dimana penyidikan, penuntutan, pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan terhadap korporasi  maupun pengurusnya. Selain itu penjatuhan pidana denda juga dapat diberberat sampai 3 kali penjatuhan denda yang diatur dalam undang-undang pelayaran. Meskipun terdapat perluasan subjek dalam undang-undang pelayaran, akan tetapi undang-undang pelayaran tindak mengatur mengenai tindak pidana pembajakan sebagaimana yang diatur didalam KUHP.

3.    Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut yang Berkaitan dengan Illegal Loging.

Pengaturan mengenai tindak pidana diwilayah perairan yang berkaitan dengan illegal loging tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat dalam :

a.  Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang kehutanan.
Pasal 50 ayat (3) huruf h undang-undang kehutanan menyatakan bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. selain itu Pasal 50 ayat (3) huruf j juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang” adapun yang dimaksud dengan alat-alat berat menurut penjelasan pasal 50 salah satunya adalah kapal.  adapun perbuatan yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (9).

b.  Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Pasal 294 dan 295 undang-undang pelayaran mengatur  mengenai tindak pidana dalam bidang pelayaran yang berkaitan dengan illegal loging. Dimana pasal 294 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  mengangkut  barang  khusus  dan  barang  berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak empat ratus juta rupiah”

Sedangkan pasal 295 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengangkut barang barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan, dipidana dengan  pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak seratus juta rupiah
Adapun yang dimaksud dengan barang khsusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 meliputi kayu gelondongan, barang curah, rel dan ternak.

c.  Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan.
Pasal 12 peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan manyatakan bahwa “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”[21]. Dengan demikian setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan melalui wilayah laut perairan laut apabila tidak dilengkapi dengan surat-suarat yang sah diancam dengan pidana  penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah[22].

4. Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut yang Berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengaturan mengenai tindak pidana diwilayah perairan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan pencemaran lingkungan dankonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat dalam :

a.  Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Pasal 325 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling  lama dua tahun  dan  denda  paling banyak tiga ratus juta rupiah”. sedangkan Pasal 325 ayat (2) menyatakan bahwa “Jika perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Pasal 326 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.
Pasal 329 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan penutuhan kapal dengan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritime, dipidana dengan  pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Menurut Undang-undang ini, tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran[23]. Adapun yang termasuk kedalam kualifikasi tindak pidana kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2), yakni perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam[24] dan keutuhan zona inti taman nasional[25] serta perbuatan-perbuatan berupa :

1) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3)   mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
5) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Sedangkan yang termasuk tindak pidana pelanggaran di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (3) dan (4), yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan karena kelalainya.

c.  Undang-undang No. 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Menurut undang-undang ini, tindak pidana yang dilakukan di Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah Tindak pidana kejahatan[26]. Adapun mengenai ketentuan pidana diatur di dalam pasal 16 dan 17, yakni meliputi tindak pidana kejahatan berupa :

1) Melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan lainnya untuk eksplorasi dengan tidak mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
2) Membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan tidak berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan
3) Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa persetujuan pemerintah indonesia dan dilaksanakan tidak berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
4) Dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5) merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut diatas dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan

C. Instansi Yang Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan laut Indonesia

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang melakukan penyidikan yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

  1. Wewenang Kepolisian RI dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan Laut Indonesia

Bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat[27]. hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah

  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  2. Menegakkan hukum
  3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa “kepolisian Negara republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya”.

Wewenang kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana di dalam pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain berdasarkan undang-undang kepolisian dan KUHAP wewenang kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

Pasal 72 undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan menurut KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan salah satunya adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan pasal 73 ayat (1) undang-undang perikanan juga menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI  Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selain itu pasal 282 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran juga memberikan kewenangan kepada pejabat polisi Negara  Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

Selain berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan dan pelayaran, Kepolisian juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 94 undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Kewenangan serupa juga diberikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dimana pasal 39 menyatakan bahwa pejabat kepolisian Republi Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Wewenang TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan Laut Indonesia

Secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut[28]. Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa salah satu Tugas TNI Angkatan Laut adalah menegakkan hukum dan menajga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi[29]. Adapun yang dimaksud dengan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman[30], tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum diwilayah laut yurisdiksi nasional.  Adapun penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan laut adalah terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan[31].

Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa KUHAP berlaku untuk semua tindak pidana, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tertentu. Dengan demikian pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa  penyidik adalah pejabat kepolisian dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, masih membuka kemungkinan adanya  penyidik lain selain pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sepanjang mengenai perkara-perkara Khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu yang memuat ketentuan hukum acara pidana tersendiri. Dengan demikian maka dalam penyelesaian perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dalam penerapan dan penegakan hukumnya memuat acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (Lex Specialis)[32].

Pasal 9 huruf b undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi dasar wewenaang TNI Angkatan laut dalam melaksanakan penegakan hukum diwilayah perairan laut. Selain itu dasar wewenang TNI Angkatan Laut dalam melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut juga dinyatakan secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur tentang  wilayah perairan laut indonesia maupun yang mengatur secara khusus mengenai  tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

Menurut pasal 73 Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang No. 45 tahun 2009, bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI  Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selain itu pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 memberikan kewenang Eksklusif kepada TNI untuk melakukan penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonensia.  Wewenang yang serupa juga diberikan oleh undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimana meskipun pasal 282 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian Negara  Republik Indones dan pejabat pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran, namun pasal 340 Undang-undang perikanan memberikan kewenangan yang eksklusif kepada TNI Angkatan Laut untuk melakukan penyidikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif indonesia.

Selain berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan dan pelayaran, TNI Angkatan Laut Juga Berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dimana pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menyatakan bahwa Kewenangan penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Perikanan.  Sedangkan menurut pasal 14 undang-undang No. 5 uTahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada Perwira TNI Angkatan laut untuk melakukan penyidikan penyidikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Kewenangan TNI Angkatan laut dalam Melakukan penegakan Hukum diwilayah Perairan Laut juga diperkuat oleh  peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur masalah perairan indoneisa seperti undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, maupun konvensi-konvensi internasional seperti United Nations Convention on the law of the sea 1982.  Pasal 24 undang-undang tentang Perairan Indonesia menegaskan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum  internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Adapun yang dimaksud dengan konvensi hukum internasional salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the law of the sea) 1982 yang telah diratifikasi dengan undang-undang No. 17 tahun 1985. Dimana dalam article 111 part (5) konvensi hukum laut 1982 menyatakan bahwa “The right of hot pursuit may be exercised only by warships ormilitary aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect” dengan demikian TNI Angkatan laut menurut konvensi internasional berwenang melakukan penegakan kedaulatan negara dan penegakan hukum sesuai dengan yurisdiksi negera diwilayah perairan laut.

3. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Diwilayah Perairan Laut Indonesia

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan bahwa penyidik adalah

  1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
  2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-Undang

Adapun undang-undang yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b diatas ialah undang-undang tertentu yang memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex spesialis).  Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan laut secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut.

Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang No. 45 tahun 2009, memberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan baik diwilayah laut teritorial indoneisa maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia[33]. Berdasarkan pasal  282 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, penyidik pegawai negeri sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang pelayaran. Selain itu, dalam tindak pidana di bidang pencemaran lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati diwilayah perairan laut, penyidik pegawai negeri sipil juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pasal 94 ayat (1) undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini adalah pejabat  pegawai  negeri sipil  tertentu  di  lingkungan  instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang diberi wewenang  sebagai  penyidik. Misalnya penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang pelayaran adalah pejabat pegawai negeri sipil di  lingkungan  instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya  di  bidang  pelayaran. Begitu juga dengan penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang menyidik tindak pidana perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil pada instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang perikanan.


 BAB III

METODE PENELITIAN

A.     Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan TNI Angkatan Laut dalam Bidang penegakan hukum.

B.     Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diberoleh berupa data sekunder yang didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan peran TNI Angkatan Laut dalam upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai peran TNI angkatan Laut dalam bidang penegakan Hukum khususnya diwilayah perairan laut indonesia.

C.     Tahapan Penelitian

Penelitian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia melalui optimalisasi peran TNI angkatan laut dalam bidang penegakan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakan (Library Research), yakni penelitian terhadap data-data sekunder yang terdiri dari :

  1. Penelitian Terhadap Bahan-bahan Hukum Primer, meliputi
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    3. Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
    4. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
    5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia
    6. Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah di ubah dengan undang-Undang No. 45 Tahun 2009
    7. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
    8. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
    9. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
    10. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    11. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan
    12. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
    13. Peraturan pelaksana lainya.
    14. Penelitian Terhadap Bahan-bahan Hukum Sekunder.

Penelitian dilakukan terhadap  bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli dan makalah-makalah seminar, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan-nahan lainya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel dari majalah maupun Koran.

D.     Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

E.     Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan sekunder

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

 A.  Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia

Bahwa sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.  Laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu

  1. Sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah
  2. Sebagai pemersatu bangsa
  3. Sebagai media pertahanan
  4. Sebagai media perhubungan

Mengingat pentingnya wilayah laut, maka keamanan wilayah laut menjadi syarat mutlak bagi setiap negara yang menghendaki.perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan nsebab apabila laut tidak aman, maka kelancaran perekonomian dan keamanan akan sangat terganggu[34].

Berbagai agenda dan cara telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengamanan wilayah laut, salah satunya melalui upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, upaya mana dilakukan baik melalui kebijakan legislasi, yaitu dengan menciptakan peraturan perundang-undangan, maupun dengan membentuk berbagai forum atau badan tertentu. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Tindak pidana diwilayah perairan laut, diantaranya adalah :

1. Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah di ubah dengan undang-Undang No. 45 Tahun 2009.
Dimana dalam Undang-undang ini salah satunya diatur mengenai permasalahan tindak pidana perikanan, termasuk termasuk proses pidananya mulai dari penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan disidang pengadilan oleh pengadilan perikanan.

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Dalam undang-undang pelayaran, selain mengatur mengenai kegiatan  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  keselamatan dan keamanan  pelayaran,  serta  perlindungan  lingkungan  maritim, Undang-undang ini juga mengatur permasalahan mengenai tindak pidana di bidang pelayaran dan tindak pidana pencemaran lingkungan oleh kapal.

3.  Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Dimana dalam undang-undang ini selain diatur mengenai perlindungan, pemanfaatan, sumber daya alam hayati, juga mengatur mengenai tindak pidana di bidang Konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

4. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Dalam undang-undang kehutanan pasal Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j diatur mengenai illegal loging berupa pengangkutan yang salah satunya dilakukan menggunakan alat berat termasuk kapal

6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan.
Pengaturan mengenai illegal loging juga dijumpai dalam peraturan pemerintah ini, dimana dalam pasal 12 dinyatakan bahwa  “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Dimana bagi barang siapa yang melanggarnya dipidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang kehutanan.

Selain dengan kebijakan legislasi, upaya pemberantasan tindak pidana  diwilayah perairan laut juga dilakukan dengan cara membentuk forum atau badan tertentu yang fungsi dan tugasnya terbatas dalam hal koordinasi. Dimana forum atau badan ini dibentuk mengingat secara yuridis formal sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur menganai tindak pidana dibidang perikanan terdapat tiga instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Penyidik pegawai negeri sipil tertentu.

1.  Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
Forum Koordinasi Penanganan Tindak  Pidana di Bidang Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.11/MEN/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan[35].

Adapun fungsi daripada Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan meliputi

a. koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikananidentifikasi jenis, modus operandi,  volume, dan penyebaran paktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan
b. penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap
c. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan
d. analisis, identifikasi dan pengukuran  signifakasi tindak pidana di bidang perikanan secara periodic
e. perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan
f.   perumusan dan pemutakhiran Strategi Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
g. pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan
h.  pengkajian dan evaluasi efektivitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan secara berkelanjutan.

selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan surat Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. B.352/MEN-KP/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, perihal Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak   Pidana di Bidang Perikanan di Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. agar segera dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak   Pidana di Bidang Perikanan di daerah, sehingga terwujudlah koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

2. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)
Guna meningkatkan koordinasi antar institusi/instansi pemerintah di bidang keamanan laut pada tahun 2003, melalui Kep. Menkopolkam, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003, telah dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan  Penegakan Hukum di Laut, yang akhirnya pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)[36]. Dimana Bakorkamla merupakan lembaga nostruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas pokok Bakorkamla ialah mengkoordinasikan  penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu[37]. Menurut pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 dalam melaksanakan tugasnya, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi

a. perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut
b. koordinasi kegiatan dalam pelaksanaaan tugas di bidang keamanan laut yang  meliputi  kegiatan  penjagaan,  pengawasan,  pencegahan  dan penindakan  pelanggaran  hukum  serta  pengamanan  pelayaran  dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia
c. pemberian dukungan  teknis dan administrasi di bidang keamanan  laut secara terpadu

B. Hambatan Yang Dihadapi TNI Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia

Bahwa seluruh institusi penegak hukum khususnya yang berwenang menangani perkara tindak pidana tertentu diwilayah perairan indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia. Bahwa dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah laut, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melalui kebijakan legislasi maupun dengan membentuk forum atau badan koordinasi, namun pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam hal ini permasalahan yang dihadapi TNI Angkatan Laut sebagai salah satu  unsur penegak hukum diwilayah perairan laut.

Guna melakukan analisis hambatan yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut dalam melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia, patut menjadi acuan adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto[38] mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri (sustansi hukum, aparat hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan; dan teori Friedman Lawrence M. Friedman[39] mengenai efektifitas hukum yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.

     1.     Hambatan Yang Berkaitan Dengan Substansi Hukum

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan pengenai tinjauan pustaka bahwa, menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang secara yuridis formal berlaku terdapat tiga instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu. Meskipun demikian berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang demikian ini dapat menimbulkan kerawanan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum diantara sesama aparat, bahkan timbul kekhawatiran akan adanya ketidak harmonisan atau gesekan antar aparat dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum dilaut[40]

Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Padahal Konflik  kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana diwilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung[41].

Selain menimbulkan konflik kewenangan, keadaan ini juga merupakan kelemahan dalam hukum acara, dimana pengaturan kewenangan yang demikian ini memberikan celah yang jelas dalam proses pidana untuk melakukan praperadilan guna menguji keabsahan kewenangan penyidik yang melakukan proses penyidikan sehingga proses peradilan menyita waktu yang lama. Sebagai gambaran nyata dapat dikemukakan sebagai contoh praperadilan yang diajukan oleh mantan karyawan PT Surf Marine Indonesia (SMI) melalui pangacaranya Andi Mansyur SH di pengadilan negeri Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2009 yang mempermasalahkan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan penyidikan yang dilakukan anggota TNI AL dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan[42].

2. Hambatan Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Bahwa perwira TNI Angkatan Laut yang menurut undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada dasarnya memiliki tugas pokok yang inheren dengn TNI secara keseluruhan, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, tidak semua berlatar belakang Sarjana Hukum dan tidak semua Perwira TNI Angkatan Laut mendapatkan kursus penyidikan. Oleh karena itu menurut Saiful Simanjuntak dalam tesisnya yang berjudul “penegakan hukum oleh TNI AL dalam penanganan tindak pidana illegal fishing”, terdapat beberapa kelemahan yang melekat kepada aparat penegak hukum selaku individu dan kelembagaan, yakni[43]

a. Aspek intelektual yang mendorong dan melahirkan profesionalisme (khususnya dalam penegakan hukum) patut dipertanyakan serta belum mampu mengikuti perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang cenderung dinamis.
b. Motivasi dan kesejahteraan aparat penegak hukum masih rendah, sehingga tidak akan mampu memberikan arah pengabdian yang jelas.
c. Dedikasi sebagai bobot pengabdian terasa semakin menipis, oleh karena itu pandangan tentang keamanan nasional perlu digalakkan dalam rangka berpikir secara komprehensif integral, artinya bahwa penegakan hukum dan menjaga keamanan di laut menjadi tugas bersama.

Sebagaimana diketahui bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan  tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri dan cara yang khas serta mempunyai beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut  terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, selian itu hampir semua tindak pidana diwilayah perairan laut merupakan tindak pidana yang terorganisir, sehingga diperluakan ktrampilan hukum yang mumpuni dan professional dalam mengungkapnya

Oleh karena itu diperlukan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, dimana, setiap perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk sebagai  penyidik tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia harus memiliki skill individu yang tidak hanya baik tetapi juga expert (ahli) dalam bidang hukum khususnya dalam penangan perkara.

2. Hambatan Yang Berkaitan dengan fasilitas dan saran penegakan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana indonesia, dimana total luas wilayah indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[44], dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia[45].

bahwa jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengawasan di laut tidak sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus diawasi yang membentang dari sabang sampau marauke. Keadaan ini menjadi semakin berat bagi TNI Angkatan laut, sebab sarana patroli yang kondisinya siap terbatas, dimana sistem pendorongan, bangunan kapal, peralatan navigasi dan komunikasi yang kurang memadai karena faktor usia serta profesionalisme pengawaknya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat telah berdampak pula pada peningkatan kuantitas dan kualitas ancaman, sementara alokasi anggaran pemeliharaan unsur KAL/Patkamla masih sangat minim[46].

Selain itu, meskupun dalam undang-undang diamanatkan bahwa TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut dan sekaligus sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Namun dalam melakukan proses penyidikan termasuk pemberkasan, serta uang uang makan  bagi para tahanan tidak dibekali dengan anggaran. Oleh karena itu semakin lama proses penyidikan dilaksanakan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh TNI Angkatan Laut.

3.  Hambatan yang berkaitan dengan prosedur penangan tindak pidana diwilayah perairan laut indonesia

Bahwa undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, menganut sistem spesialisasi, differensiasi dan Kompartemensasi, yaitu membedakan dan menerapkan pembagian kewenangan kepada masing-masing institusi dengan cara memisahkan secara tegas tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu[47]. Oleh karena itu keberhasilan proses peradilan, ditentukan oleh bekerjanya sistem peardilan pidana, dimana tidak berfungsinya salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya subsistem paradilan pidana yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan pidana[48].

Dalam pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan indonesia, terkait dengan wewenang masing-masing institusi yang secara yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, terlihat belum adanya sinergi antar institusi, meskipun telah dibentuk forum atau badan koordinasi seperti badan koordinasi keamanan laut. Keadaan yang demikian ini terlihat dalam pelaksanaan operasi keamanan di laut yang lebih sering dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, dimana hal ini sangat mempengaruhi pola operasi dan penggelaran kekuatan, oleh karena itu sangat mungkin terjadi di satu wilayah atau kawasan terdapat penumpukan kapal patroli sementara di wilayah atau kawasan lainya tidak ada unsur patroli[49].

Keadaan yang demikian ini menimbulkan permasalahan-permasalahan didalam praktek, yang disebabkan selain adanya perbedaan persepsi, tetapi juga akibat adanya egosentrisme dimana baik kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun Penyidik Pegawai negeri sipil merasa memiliki kewenangan sehingga upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut menjadi kurang efektif. Selain itu, kondisi ini juga rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dan tidak  jarang pada tingkat pelaksana di lapangan sering berebut kapal tangkapan. Bahkan ada kapal perikanan yang sudah ditangkap dan diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut setelah dilepas karena tidak cukup bukti, kemudian ditangkap lagi oleh penyidik Kepolisian[50].

Kondisi seperti ini merupakan bukti nyata telah terjadinya proses pelaksanaan ganda (double law enforcemen process), artinya bahwa tindak pidana yang telah dilakukan proses penyidikan oleh salah satu instansi harus dilakukan proses penyidikan kembali oleh instansi lainya yang juga berwenang menyidik tindak pidana diwilayah perairan laut.

C.   Optimalisasi Peran TNI Angkatan Laut Dalam Bidang Penegakan Hukum Guna Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Adapun konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya[51].

Secara Yuridis Formal menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai, Tentara Nasional Indonesia, wilayah perairan laut indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut indonesia, bahwa TNI Angkatan Laut Memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum diwilayah perairan laut indonesia yang terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan, hal ini sebagaimana di nyatakan dalam penjelasan pasal 9 huruf b undang-undang no. 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia. Selain itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh  Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya.

Sehingga secara yuridis formal, wewenang TNI Angkatan Laut dalam Melakukan Penegakan Hukum diwilayah Perairan laut tidak diragukan lagi.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum serta dengan mengingat Tugas daripada TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI Angkatan Laut sangat berkepentingan dan berkewajiban dalam melakukan dan melaksanakan penegakan hukum diwilayah perairan laut guna mennciptakan keamanan dan ketertiban.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, akan tetapi permasalahan mengenai keamanan wilayah laut tetap menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya intensitas tindak pidana diwilayah perairan laut. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut supaya tercipta keamanan dan ketertiban perlu dilakukan optimalisasi peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penegakan hukum.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan peran TNI Angkatan Laut dalam usaha pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, diantaranya ialah

1.  Secara Internal perlu dibuat peraturan mengenai standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana oleh TNI Angkatan Laut.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum[52], yang mengatur segala segi kehidupan dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu segala tindakan pemerintahan termasuk dalam bidang penegakkan hukum juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas sebagai implementasi daripada asas legalitas.

Bahwa secara hukum instansi yang diberiwewenang melakukan penegakan hukum diwilayah perairan laut berwenang untuk membuat aturan [53]hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum, hai ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan mengingat asas legalitas Undang-undang No. 10 tahun 2004, maka pembetukan peraturan internal mengenai standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana oleh TNI Angkatan Laut penting untuk segera dilakukan oleh TNI Angkatan laut.

Dalam perkembanganya saat ini telah terjadi kemajuan, khususnya mengenai penangan tindak pidana perikanan telah, dimana telah dilakukan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 150/!!/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Adapun maksud dilakukanya kesepakatan ini ialah sebagai pedoman bagi Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perikanan, untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik secara cepat dan tepat. Dalam praktek meskipun kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani namun pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dibidang perikanan masih berjalan sendiri-sendiri[54].

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam penangan tindak pidana diwilayah perairan laut, namun hal itu hanya terbatas pada penangan tindak pidana perikanan, sedangkan permasalahan keamanan diwilayah laut lebih luas daripada  bidang perikanan. Oleh karena itu guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut oleh TNI Angkatan Laut, perlu dibuat peraturan internal yang bersifat regulasi mengenai standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana diwilayah perairan laut sebagai dasar tindakan hukum bagi penyidik TNI Angkatan Laut.

2.  Peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum

Sebagaimana diketahui penanganan  tindak pidana diwilayah perairan laut mempunyai ciri dan cara yang khas serta mempunyai beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut  terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, selian itu hampir semua tindak pidana diwilayah perairan laut merupakan tindak pidana yang terorganisir, sehingga sarana dan prasarana penegakan hukum yang canggih akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum diwilayah perairan laut. Oleh karena itu dalam melakukan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut harus didukung oleh sarana dan prasrana hukum yang semakin canggih dan modern, dimna hal ini merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penegakan hukum.

Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut baik dalam bentuk sarana fisik berupa kapal patroli maupun berupa anggaran pembiayaan, termasuk pembiayaan operasional penegakan hukum yang harus ditanggung oleh TNI Angkatan Laut, maka guna mengoptimalkan dan mengefektifkan peran TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan kebijakan yang menyangkut sarana dan prasarana penegakan hukum menuju kepada perbaikan yang sesui dengan ilmu pengetahuan dan meodernisasi dewasa ini.

3. Kerjasama lintas sektoral yang jelas dan terarah diantara lembaga penegak hukum

Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat tiga instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum diwilayah perairan laut, dimana kewenangan ketiga instansi ini diatur secara khusus tersendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dimana keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi diwilayah perairan laut. Adapun tumpang tindih kewenangan ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi serta sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum.

Guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut, perlu adanya keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi tersebut, oleh karena itu koordinasi menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindnak pidana diwilayah perairan laut. Berkaitan dengan kerjasama lintas sektoral ini, pemerintah telah membentuk badan koordinasi keamanan laut yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan  penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Meskipun telah ada badan koordinasi, tetapi dalam pada kenyataanya pelaksanaan koordinansi ini berjalan tidak optimal, hal dapat tercermin dari penangan dan penyelesaian tindak pidana diwilayah perairan laut[55], yang antara lain :

a. Pelaksanaan operasi keamanan di laut lebih sering dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, dimana hal ini mempengaruhi pola operasi dan penggelaran kekuatan
b.  Meskipun telah ada kesepakatan  bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 150/!!/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan, namun pelaksanaan kegiatan penegakan hukum masih berjalan sendiri-sendir
c.  Kebeeradaan badan koordinasi keamanan laut masih belum berjalan efektif dan optimal, dimana koordinasi antar penegak hukum lemah sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak

Permasalahan mengenai koordinasi ini, jika ditinjau dari sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh Indonesia, di mana dalam sistem peradilan pidana tersebut menghendaki adanya kkeseragaman dan keselarasan yang meliputi hubungan lembaga penegak hukum, substansi hukum positif maupun sikap dan falsafah yang mendasari jalanya sistem peradilan pidana. Maka untuk meminimalisasi egisentrime atau ego sektoral tiap lembaga yang mendahulukan kepentingan institusi mereka masing-masing, diperlukan koordinasi lintas sektoral dan kerjasama yang jelas dan terarah diantara lembaga penegak hukum untuk menyamakan gerak langkah dan persepsi dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut. Adapun bentuk kerjasama ini misalnya berupa kesepakatan bersama mengenai pembagian kewenangan diantara ketiga instansi yang berwenang melakukan penyidikan diwilayah perairan laut maupun mengenai standard operasional dan prosedur penangan tindak pidana secara menyeluruh terhadap semua tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut, jadi tidak terbatas pada tindak pidana diwilayah perairan laut di bidang tertentu. dengan adanya kerjasama ini, juga akan mempermudah serta mengefektifkan kinerja badan koordinasi keamanan laut.

4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

Bahwa meskipun pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut sebagai upaya menegakan hukum didukung oleh berbagai sarana dan prasrana hukum yang semakin canggih dan modern merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penegakan hukum, akan tetapi apabila kemajuan dalam penegakan hukum tersebut tidak di imbangi dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, proses penegakan hukum akan terhambat, oleh karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia aparat penegak hukum, harus ada pembaharuan yang bersifat menyeluruh mulai dari sistem rekruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan, serta sistem pembinaan karier, termasuk dalam hal ini ialah sistem seleksi, jenis pendidikan dan pelatihan maupun pola pembelajaran. Selain itu juga diperlukan pendidikan dan pelatihan hukum secara tekhnis kepada perwira TNI Angkatan Laut guna meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menangnai tindak pidana diwilayah perairan laut.

Selain mengenai sistem pendidikan, pelatihan, dan rekrutment juga penting untuk diperhatikan ialah masalah kesejahteraan Perwira TNI Angkatan Laut, termasuk kesejahteraan anggota TNI secara keseluruhan, sebab kesejahteraan juga akan berkolerasi dengan motivasi berpengaruh kepada pengabdian. Disamping itu, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu faktor terjadinya perilaku korup ialah faktor internal yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Oleh karena itu dengan meningkatnya kesejahteraan anggota TNI, profesionalisme dan integritas akan terbangun melakukan penegakan hukum diwilayah perairan laut.

Mengingat bahwa Profesionalisme pada hakikatnya terkait dengan keahlian, maka perwira TNI Angkatan Laut yang berperan sebagai  penegak hukum harus berorientasi pada tiga hal[56], yakni

a.  Kepada kemampuan memahami kompleksitas permasalahan tugas penegakan hukum baik yang muncul dalam tubuh organisasi maupun yang berhubungan dengan masyarakat
b.  Kemampuan memahami kerjasama antar manusia baik secara vertical maupun horizontal, yaitu kerjasama dalam lingkup institusional maupun dalam kerangka kerjasama antar institusi yang berorientasi terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum
c.  Kemampuan untuk menerapkan metode, tehnik, prosedur berdasarkan hukum pidana formil maupun materil serta aturan dalam organisasi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.      Kesimpulan

  1. Bahwa pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut telah melakukan bebagai kebijakan, baik melalui kebijakan legislasi, yakni membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan mengenai keamanan wilayah perairan laut dan mengenai berbagai tindak pidana diwilayah perairan laut seperti tindak pidana perikanan, tindak pidana dibidang pelayaran. Maupun kebikajan membentuk forum atau badan tertentu yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pengamanan wilayah perairan laut, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut.
  2. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, akan tetapi permasalahan penangan tinndak pidana diwilayah perairan laut sampai saat ini masih dirasakan kurang efektif dan terkesan lemah, yang salah satunya disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum termasuk TNI Angkatan laut, hambatan tersebut meliputi Sumber daya manusia, prosedur penegakan hukum, dan hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum.
  3. Mengingat pentingnya wilayah perairan laut bagi negara indonesia, maka permasalahan keamanan wilayah perairan laut harus segera diselesaikan. Bahwa upaya pengamanan wilayah laut dapat ditempuh melalui optimalisasi peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam bidang penekahan hukum, yang dapat dilakukan dengan cara, peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM, kerjasama lintas sektoran, dan pembuatan standar operasional dan prosedur penanganan Tindak Pidana oleh TNI Angkatan Laut.

B.     Saran

Dari pembahasan bab-bab diatas, kiranya penulis memiliki beberapa usul atau saran yang menurut pandangan penulis penting untuk dilakukan guna mempercepat pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut, sebagai berikut :

  1. Setiap aparat institusi penegak hukum, baik kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil hendaknya menyadari pentingnya koordinasi lintas sektoral guna mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut. Sehingga tercipta keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan
  2. Setiap aparat penegak hukum hendaknya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugas menegakan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu.
  3. TNI Angkatan Laut harus segera mengeluarkan Peraturan internal mengenai standar operasional dan prosedur penanganan tindak podana diwilayah perairan laut sebai pedoman yang mendasari tindakan hukum setiap perwira TNI Angkatan laut dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut, guna mewujudkan  efisiensi dan efektifitas percepatan pemberantasan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi petugas dilapangan.
_________________________

[1] Negara kepulauan atau Archipelago State adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubunganya satu sama lain, termasuk perairan diantaranya serta wujud alamiah lainya, memiliki kedaulatan diperairan kepulauan yaitu perairan yang terletak disisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179

[2] Tim Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 135

[3] Kedaulatan atas perairan kepulauan ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 United Nations Convention on the law of the sea 1982

[4] Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

[5] Suhaidi,  Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, hlm. 2

[6] Penjelasan umum undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

[7] Adi Susanto, “Hubungan Antara Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Ketahanan Nasional: Sebuah Tinjauan Tentang Peran TNI Al Dalam Penanganan Illegal Fishing di Kawasan Lantamal III”, http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=111773, Diakses pada 16 November 2010

[8] Saiful Simanjuntak, “Penegakan Hukum Oleh Penyidik TNI AL Dalam Penanganan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Pada Lantamal I Belawan)”, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2010.

[9] Pasal 4 Undang-undang No. 43 tahun 2008 Tantang Wilayah negara

[10] Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 43 tahun 2008 Tantang Wilayah negara

[11] Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

[12] Navigasi adalah penentuan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau dipeta

Navigasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi, Diakses pada 17 Novemver 2010

[13] Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen

[14] P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 63

[15] Pasal 2 dan 3 ayat (1) undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

[16] P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

[17] Andi Hamzah,  Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 88‐89

[18] Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 13

[19] Markas Besar TNI Angkatan Laut, “Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi illegal, Unreported dan Unregulated Fishing”, Jakarta, 2008.

[20] Aji Sularso,” Permasalahan IUU Fishing”, Seminar, 2002

[21] menurut pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan yang termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :

  1. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
  2. apabila keadaan fisik, baik  jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi  yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
  3. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
  4. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;
  5. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

[22] Pasal 42 peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

[23] Pasal 40 ayat 5 undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

[24] Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan

Pasal 1 ayat (9) undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

[25] Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi

Pasal 1 ayat (14) undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

[26] Pasal 18 Undang-undang No. 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesi

[27] Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[28] Adi Susanto, Op. Cit

[29] Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, menyatakan bahwa tugas TNI AL meliputi

  1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
  2. menegakkan hukum dan menajga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
  3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
  4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut
  5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut

[30] Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Pasal 1 ayat (22) undang-undang no. 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia

[31] Penjelasan pasal pasal 9 huruf b undang-undang no. 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia

[32] Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 275

[33] Pasal 73 Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentanmg perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

[34] Slamet Soebiyanto, “Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut”, Majalah Patriot, 2007, hlm. 10.

[35] Saiful Simanjuntak, Opcit

[36] Begi Hersutanto, Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut, CSIS, Jakarta, 2007, hlm. 2

[37] Pasal 3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

[38] menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ialah[38]

  1. Hukum itu sendiri, Hukum dalam pengertian luas tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga meliputi kebiasaan, maupun keputusan-keputusan kepala adat atau hakim yang mengadili suatu perkara konktret.
  2. Penegak hukum (aparat hukum), yakni merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum. Aparat hukum sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, dimana melalui aparat hukum ini, kaidah-kaidah abstrak yang ideal dikonkretisasikan kedalam perbuatan real masyarakat.
  3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum, fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
  4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
  5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2008,

[39] Menurut Friedman Lawrence M. Friedman, dalam bukunya Legal Culture and Social Development  mengenai sistem hukum, bahwa untuk memahami efektif tidaknya hukum di dalam masyarakat, harus diperhatikan komponen-komponen sistem hukum yang meliputi[39]

  1. Komponen Struktural yang mencakup institusi, bentuk, serta proses yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum.
  2. Komponen Substantif, mencakup output dari sistem hukum, apakah dalam bentuk peraturan, keputusan ataupun doktrin, sepanjang hal tersebut dipergunakan dalam proses yang bersangkutan.
  3. Komponen Budaya (budaya hukum) adalah keseluruhan sikap dan nilai-nilai serta tingkah laku yang menentukan bagaimana hukum tersebut berlaku pada masyarakat.

Lilik Mulyadi,   Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008,  hlm. 410

[40] Joko Sumaryono, ”Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum”, Majalah Patriot, 2007, hlm. 3

[41] Lufsiana,”Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan”, http://Artikelcakrawala/search/TNI-AL/, Diakses tanggal 17 November 2010

[42] Win, “TNI AL Yakin Punya Wewenang”, file:///G:/TNI%20AL%20Yakin%20Punya%20Wewenang,%20Pengacara%20Minta%
20Replik%20-%20Kaltim%20Post%20Online.htm#, Diakses pada 16 November 2010

[43] Saiful Simanjuntak, Op. Cit

[44] Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

[45] Suhaidi, Op. Cit, hlm. 2

[46] Saiful Simanjuntak, Op. Cit

[47] Basrief Arif, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 25

[48]  Abdul Rahman Saleh, Upaya Peningkatan Profesionalisme Kejaksaan
Dalam Penegakan Hukum, bahan ceramah pada pendidikan pembentukan
jaksa, di pusdiklat kejaksaan RI, Jakarta, tanggal 25 oktober 2005, hlm 4

[49] Saiful Simanjuntak, Op. Cit

[50] Ibid

[51] Bernard Kent Sondakh, “Pengamanan Wilayah Laut Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 12

[52] Negara hukum bertumpu pada tiga konsep yaitu (1) konsep Rechtsstaat (Negara Hukum), dengan unsur-unsur karakteristik : prinsip legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan Negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. (2) konsep negara hukum  (the rule of law) dengan unsur-unsur karakteristik : supremacy of law, equality before the law, the constitution based on individual rights or due process of law. (3) konsep Negara hukum Indonesia, dengan unsur-unsur karakteristik : keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan, hubungan fungsional yang proporsional, antarlembaga kekuasaan negara, prinsip penyelesian sengketa secara musyawarah dan peradilam merupakan usaha terakhir, keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 27

[53] Lufsiana, Op. Cit

[54] Sri Indrastuti,”Optimalkan Sumberdaya Kelautan, KKP dan TNI AL Tingkatkan  Kerjasama”, Dikutip dari http;//lingkungan.grouply.com/message, Diakses 20 November 2010

[55] Saiful Simanjuntak, Op. Cit

[56] Abdul Rahman Saleh, Upaya Peningkatan Profesionalisme Kejaksaan
Dalam Penegakan Hukum, bahan ceramah pada pendidikan pembentukan
jaksa, di pusdiklat kejaksaan RI, Jakarta, tanggal 25 oktober 2005, hlm 4

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s